Senator DPD RI asal Aceh Ingatkan Pemerintah Indonesia Bersikap Tegas Menolak Isu LGBT

Sudirman
Senator DPD RI asal Aceh, H. Sudirman. (f/dpd)

Jakarta, Mjnews.id – Senator DPD RI asal Aceh, H. Sudirman mengingatkan kepada Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas terkait kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi LGBT.

Hal tersebut disampaikan senator yang mengungguli suara Jokowi-Makruf di Aceh pada Pilpres 2019 di Aceh itu menyikapi rencana kedatangan Jessica Stern, utusan khusus Amerika Serikat (AS) untuk memajukan HAM LGBTQI+ ke Indonesia pekan depan.

ADVERTISEMENT

1672718317 zd2LclJzIi3V8sEfHHWPFagJbbGo8jsG

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas terkait kebijakan menyangkut LGBT dan jangan sampai di dikte Amerika Serikat melalui utusan khususnya yang akan berkunjung ke Indonesia”, kata Senator yang populer disapa Haji Uma, Kamis (1/12/2022).

Baca Juga  Raker dengan Sri Mulyani, Komite IV DPD RI Bahas Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal

Haji Uma juga menegaskan, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Pemerintah Indonesia baiknya menolak kunjungan utusan khusus pemerintah Amerika Serikat tersebut.

Karena penolakan adalah cerminan sikap masyarakat Indonesia. Selain itu, enam agama resmi di Indonesia juga tidak mentolerir LGBT. 

“Pemerintah baiknya secara tegas menolak agenda utusan khusus Amerika Serikat tersebut sebagai bentuk sikap dari mayoritas rakyat yang mewakili 6 agama resmi di Indonesia yang tidak mentolerir LGBT”, ujar Haji Uma.

Menurut Haji Uma, LGBT tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agama, adat dan budaya Bangsa Indonesia.

Baca Juga  Terima Aspirasi Ada Mafia Tanah di Gresik, LaNyalla akan Sampaikan ke Tim Satgas Polri dan Kejaksaan

Penolakan terhadap isu LGBT dan rencana kunjungan utusan khusus Amerika Serikat adalah bentuk penegasan kedaulatan kita dalam percaturan hubungan global. 

Di akhir penyampaiannya, Haji Uma menyatakan bahwa masyarakat Indonesia menghormati upaya penegakan HAM, namun kearifan lokal juga mesti dihargai karena juga memiliki dasar filosofis yang berbeda secara universal. 

“Masyarakat Indonesia berkomitmen terhadap penegakan HAM, namun nilai-nilai kearfian lokal juga harus dihargai karena memiliki alasan filosofis berbeda dengan penganut HAM universal. Karena itu, segala tawaran yang bertolak belakang dengan kearifan lokal dan jati diri bangsa kita, maka harus tegas kita tolak”, tutup Haji Uma.

(dpd/eds)