Disinyalir Dana Publikasi Dikorupsi, Ratusan Wartawan Duduki DPRD Lampura

Ratusan Wartawan Duduki DPRD Lampura
Ratusan Wartawan Duduki DPRD Lampura. (f/novi)

KOTABUMI, Mjnews.id – Tuntut pelunasan tunggakan dana kerja sama media selama tiga bulan dan Advertorial di DPRD Lampung Utara (Lampura), ratusan wartawan yang tergabung di beberapa wadah organinasi lakukan aksi duduki kantor DPRD Kabupaten setempat, Kamis (13/10/2022).

Aksi dimulai dari kantor DPC PWRI menuju kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten setempat.

ADVERTISEMENT

1672718317 zd2LclJzIi3V8sEfHHWPFagJbbGo8jsG

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di kesempatan itu, Defriwansyah salah satu Koordinator Lapangan aksi menyampaikan empat poin peryataan sikap ditujukan kepada Bupati dan Wakil Bupati Lampura di antaranya, mencopot Sekretaris Dewan, mencopot jabatan Kabag umum, mencopot Kasubag umum, mengeluarkan kebijakan agar tunggakan media di bayarkan.

Baca Juga  Galakkan Ekonomi Biru, Ketua DPD RI Minta Sangihe Diperlakukan Sama dengan Maratua dan Sambit

Di waktu yang bersaamaan Kepala Badan Kesbangpol Fadli Ahmad menjelaskan bahwa Bupati dan Wabup sedang tidak berada ditempat, maka dari itu dirinya lah yang mewakili untuk menderkan secara langsung aspirasi yang hendak disampaikan.

“Apa yang jadi keinginan dari aspirasi yang disampaikan pada hari ini akan saya sampaikan kepada Bapak Bupati dan Wabup,” Kata Fadli.

Setelah para pewarta melanjutkan aksi menuju gedung DPRD Lampura, akan tetapi sangat disayangkan ketika orasi disampaikan tidak ada satupun pejabat berwenang yang dapat ditemui.

Ratusan Wartawan Duduki DPRD Lampura
Ratusan Wartawan Duduki DPRD Lampura. (f/novi)

Dari data yang berhasil di himpun ada lima pernyataan sikap yang ingin disampaikan antara lain, meminta Sekretaris Dewan menjelaskan secara transparan dana media sejumlah Rp 2,1 miliar, meminta secara rinci anggaran yang dikucurkan ke masing-masing media, meminta pertanggungjawaban dari Sekwan terkait carut-marut pengelolaan anggaran, menyelesaikan persoalan yang tengah terjadi secepatnya, dan DPRD tidak mengintervensi tentang pengelolaan anggaran. 

Baca Juga  APBN 2023 Harus Tetap Pro Daerah di Tengah Transisi ke Defisit 3 Persen.

Kemudian ratusan masa bergeser ke Kejaksaan Negeri Kotabumi guna menyampaikan dugaan penyimpangan anggaran media.

(mpi)