DPRD Payakumbuh Dengarkan Penyampaian Nota KUA-PPAS 2022
×

Adsense

MGID

Info Covid-19 Sumatera Barat Selengkapnya >

Update 3 Agustus 2021


Positif Kasus Aktif Sembuh Meninggal
73.727 13.899 58.286 1.542
sumber: corona.sumbarprov.go.id

DPRD Payakumbuh Dengarkan Penyampaian Nota KUA-PPAS 2022

Rabu, 14 Juli 2021 | 02:00 WIB Last Updated 2021-07-13T21:37:19Z

Riza Falepi
Walikota Payakumbuh, Riza Falepi.

PAYAKUMBUH, MJNews.ID - Rapat Paripurna Nota Pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Payakumbuh tahun 2022 digelar DPRD setempat. Rapat itu dilaksanakan di ruang Sidang Rapat Paripurna DPRD setempat.

Rapat itu dipimpin Ketua DPRD Hamdi Agus dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Rida Ananda, mewakili Walikota Riza Falepi, Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan Armen Fiandal, juru bicara fraksi, anggota DPRD, serta perwakilan OPD se Kota Payakumbuh.

Sekdako Payakumbuh Rida Ananda, kepada wartawan, Selasa 13 Juli 2021, mengatakan, dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, maka dapat dijabarkan lima Prioritas Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022.

“Penyusunan prioritas pembangunan Kota Payakumbuh tahun 2022 diarahkan pada pencapaian visi dan misi serta program strategis yang belum tercapai dan permasalahan yang muncul dari evaluasi pembangunan tahun 2022,” ujarnya.

Menurutnya, prioritas pembangunan daerah Kota Payakumbuh tahun 2022 adalah peningkatan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Lalu peningkatan perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan. 

Kemudian peningkatan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan, lalu peningkatan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), serta terakhir peningkatan pengamalan ajaran agama dan budaya.

“Berdasarkan prioritas pembangunan daerah tersebut, Pemko Payakumbuh pada tahun 2022 dalam penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2022 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00 persen, inflasi sebesar 2,85 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,80 persen, tingkat kemiskinan sebesar 5,27 persen, rasio gini sebesar 0,27 persen dan target IPM sebesar 80,93 persen.

Dan hal itu menjadi tantangan berat buat kita dalam situasi yang belum normal saat ini. Namun kami yakin berkat kerjasama dan upaya kita bersama apa yang kita targetkan ini bisa kita wujudkan demi kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh kedepannya,” tambahnya.

Dikatakan, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang terdiri dari Pajak Daerah Rp17,07 miliar yang bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

“Selanjutnya, retribusi daerah sebesar Rp7,97 miliar yang bersumber dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp8,04 miliar, yang bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal pada PDAM Kota Payakumbuh dan PT Bank Nagari Sumatera Barat,” katanya.

Selanjutnya adalah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp74,83 miliar yang bersumber dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan bunga deposito dan jasa giro, pendapatan denda, pendapatan denda pajak, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLUD RSUD, sumbangan pihak ketiga, pendapatan dari BLUD UPTD-FP, penerimaan kerugian keuangan daerah/TLHP, pendapatan dari jasa layanan BLUD Puskesmas, lain- lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah dan penerimaan dari kerjasama pihak lain.

“Ada juga pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya yang pada tahun 2022 untuk dana transfer umum diproyeksikan sebesar Rp468,03 miliar dengan perincian dari DBH sebesar Rp10,23 miliar dan DAU sebesar Rp427,51 miliar. Namun pada tahun anggaran berjalan tahun 2021 ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang transfer keuangan daerah dan dana desa bahwa alokasi penerimaan DAU kita turun menjadi Rp413,82 miliar,” paparnya.

(yud)
loading...

Iklan Kiri Kanan



Iklan Adsense

×
Berita Terbaru Update