LSM WGAB Apresiasi Kejati Papua Berantas Korupsi di Boven Digoel
×

Adsense

Adsense Mobile

LSM WGAB Apresiasi Kejati Papua Berantas Korupsi di Boven Digoel

Selasa, 02 Agustus 2022 | 10.00 WIB Last Updated 2022-08-02T07:27:56Z

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Nikolaus Kondomo bersama Yerry Basri Mak
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nikolaus Kondomo bersama Ketua LSM WGAB Yerry Basri Mak. (f/ist)

Boven Digoel, Mjnews.id - Bupati Boven Digoel, H.Y akan diperiksa Jaksa penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua terkait dugaan korupsi dana Perusahan Daerah Kabupaten Boven Digoel, Papua.

Yerry Basri Mak, SH sebagai Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) Provinsi Papua juga mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya mendorong  kepada Bapak Kejati Papua dalam memberantas korupsi.

"Beliau tidak pandang bulu siapapun dia yang berani mengambil uang rakyat, Kejati Papua tangkap dan proses hukum dan dimasukkan dalam tahanan," katanya, Selasa 2 Agustus 2022.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua menegaskan jajarannya tidak akan melindungi para pelaku korupsi di daerah ini sebagaimana prinsip hukum 'equality before the law' atau asas persamaan di depan hukum.
 
"Kita tidak akan melindungi siapa pun yang melakukan tindak pidana korupsi. Sebisa mungkin kita berusaha menuntaskan perkara korupsi yang kita tangani," kata Kodomo di ruang kerjanya.

Saat ini, Kejati Papua menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi, Bupati Boven Digoel diantaranya masih dalam tahap pemanggilan.

Diketahui, pemanggilan terhadap H.Y dijanjikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nikolaus Kondomo.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nikolaus Kondomo menyebutkan, dana Rp. 3 miliar dicairkan sesuai permintaan Bupati Boven Digoel pada akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022.

Nikolaus menjelaskan, pada Desember tahun 2021, HY memberikan disposisi kepada Dirut PD Boven Digoel Sejahtera untuk mengeluarkan uang senilai Rp 2 miliar, Kemudian pada bulan Februari 2022, HY kembali memberikan disposisi untuk pencairan Rp 1 miliar.

Dari dana 3 Milyar yang dicairkan, kata Nikolaus, Rp 2 miliar dipergunakan untuk persiapan Natal, sementara Rp 1 miliar dipergunakan untuk perjalanan dinas bupati HY.

Kata Dia, dari total Rp 3 miliar yang dipergunakan Bupati HY, hanya Rp 100 juta yang dikembalikan kepada kas BUMN Perusda Boven Digoel Sejahtera. Jadi, Rp 2,9 miliar belum ada laporan pertanggungjawaban dari HY selaku Bupati.

Dalam perkara skandal korupsi ini, menurut Kejati, Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua telah melakukan serangkaian pemeriksaan  terhadap enam orang saksi diantaranya, Sekda, Dirut PD Boven Digoel Sejahtera, Kepala Inspektorat, Pengawasan BUMD, Dirut Keuangan PD, dan juga Kepala Cabang BRI.

Nikolaus menyampaikan, Pencairan dana oleh PD Boven Digoel Sejahtera atas permintaan oleh Bupati HY, tidak sesuai dengan prosedur, bahkan uang itu hingga kini belum ada laporan pertanggungjawaban.

Nikolaus saat itu berjanji dalam waktu dekat pihaknya akan melayangkan panggilan terhadap Bupati HY untuk diperiksa karena panggilan telah dilayangkan terhadap yang bersangkutan.

(asm)

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Iklan Kiri Kanan



×
Berita Terbaru Update